Yogyakarta, Kompas - Peradaban aparat yang saat ini berlaku tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Aparat seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan kelompok yang berkuasa. Hampir di seluruh Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan tentang terjadinya indikasi korupsi. Korupsi semakin kentara dengan semakin maraknya makelar kasus, mafia peradilan, hingga politik uang. ... selanjutnya

Jakarta, kompas - Tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung sebagai salah satu dari tiga lembaga percontohan (pilot project) masih kurang memuaskan. Sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga peradilan tersebut perlu dikaji kembali.

Demikian diungkapkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Sabtu (6/3).

... selanjutnya

Jakarta, kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan merumuskan mekanisme pelarangan dan pemberian sanksi kepada pejabat daerah yang masih menerima fee atau komisi ataupun honor.

”Kami belum menangani honor. Kalau fee sudah jelas. Imbalan karena penempatan uang pemerintah daerah di bank jelas bukan uang pejabat sehingga harus dikembalikan. KPK dan BPK akan mengkaji aturan agar ada sanksi tegas,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Kamis (4/2). Haryono bertemu wartawan bersama anggota BPK, Rizal Djalil dan Sapta Amal D.

... selanjutnya

Dalam berbagai survei, reputasi SBY dikatakan menurun karena ia tidak mampu menjaga kredibilitas maupun integritasnya. Meski survei tak sepenuhnya menunjukkan realitas sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat, paling tidak survei tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Seperti sebuah survei yang dilakukan Indo Barometer, sejak 8 sampai 18 Januari 2010, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY mencapai 75%, tapi jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Agustus 2009 yang mencapai 90%.... selanjutnya

Pada mulanya adalah biaya demokrasi yang mahal. Politisi dan partai politik dalam struktur negara ”demokrasi patrimonial” menjadikan kekuasaan sebagai ajang pungutan dan pengurasan. Apalagi jika mentalitas pemimpinnya dihinggapi ”Cinderella Complex” yang terobsesi meniru fashion negara-negara maju. Maka, korupsi politik pun merajalela.... selanjutnya

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan dihapuskannya honor pejabat negara, selain gaji dan memberlakukan sistem penggajian tunggal (single salary system).

Hal itu dilakukan untuk mengurangi anggaran keuangan negara yang kerap dibebani oleh membengkaknya belanja komponen pegawai.Usulan ini juga dapat dilihat sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi. Selama ini, insentif pejabat nongaji diperoleh dari berbagai sumber, antara lain biaya tunjangan, honor proyek pemerintahan, dana pensiun dan lain-lain.... selanjutnya

TAJUK RENCANA KOMPAS

Sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).

Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres adalah amanat undang-undang setelah MPR mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan melikuidasi Dewan Pertimbangan Agung. Dengan hadirnya Dewan Pertimbangan Presiden, birokrasi di seputar Kantor Kepresidenan semakin bertambah.

... selanjutnya

Jakarta, Kompas - Mahkamah Agung memastikan pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk di tujuh provinsi pada tahun ini. MA bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membantu mempercepat turunnya keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan khusus korupsi itu.

... selanjutnya

Pada satu pihak, ada masyarakat yang senang dengan pengungkapan berbagai pengakuan para saksi. Namun, pada saat yang sama terdapat kalangan publik yang prihatin dan kritis terhadap tingkah polah anggota-anggota tertentu Pansus yang mereka pandang sudah melanggar kepatutan, atau ”kesantunan politik”, dalam istilah Tajuk Rencana Kompas (14/1/10).... selanjutnya

Jakarta, Kompas - Kualitas pemberantasan korupsi pada tahun ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberantasan korupsi masih dilakukan secara parsial dan cenderung hanya sebagai upaya membangun citra.... selanjutnya