Yogyakarta, Kompas - Peradaban aparat yang saat ini berlaku tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Aparat seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan kelompok yang berkuasa. Hampir di seluruh Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan tentang terjadinya indikasi korupsi. Korupsi semakin kentara dengan semakin maraknya makelar kasus, mafia peradilan, hingga politik uang.

Keprihatinan terhadap semakin merajalelanya korupsi itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dalam orasi budaya bertajuk ”Membangun Peradaban dari Aparat” di Yogyakarta, Selasa (9/3) malam. Orasi budaya itu digelar bersamaan dengan peluncuran buku Bandit Berdasi, Korupsi Berjamaah karya Suhartono W Pranoto.

Bibit mengakui, kemauan untuk korupsi masih kental di Indonesia. Kejadian korupsi tergolong luar biasa sebab kian marak di kalangan penegak hukum dan penyelenggara negara. ”Melalui kehadiran KPK, kita diingatkan, korupsi bukan nilai luhur, tetapi kejahatan,” katanya.

Saat ini, rongrongan terhadap kewenangan KPK terus terjadi. Deraan itu, antara lain, diwujudkan dengan mempertanyakan dasar hukum penyadapan. Penyadapan adalah salah satu alat KPK yang efektif dan ditakuti karena menggunakan alat canggih sehingga tidak terdeteksi.

Bibit pun prihatin terkait dengan pemberitaan tentang salah satu anaknya yang dituduh terlibat dalam jaringan makelar kasus. Dia mempersilakan penegak hukum memproses perkara tersebut jika anaknya memang bersalah.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menambahkan, untuk pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, simbolisasi berupa kegiatan panutan penting dilakukan. (wkm)