:: STAR-SDP Official Site::

Audit Reform for good public governance

Minggu, 05 Februari 2012

[2011-11-28]
Kementerian/Lembaga Diingatkan jangan Rekayasa Anggaran

Ketua DPR RI Marzuki Alie memperingatkan kementerian atau lembaga (K/L) untuk tidak menghabiskan APBN hanya untuk mengejar persentase realisasi anggaran dengan melakukan rekayasan penggunaan anggaran. Untuk menghabiskan anggaran, berbagai kegiatan seperti rapat-rapat dan seminar-s... selanjutnya

[2011-11-23]
Perkuat Peran Kampus Cegah Korupsi

Kalangan perguruan tinggi memiliki andil besar dalam mencegah semakin meluasnya praktik korupsi di Indonesia. Misalnya dengan mengajarkan pendidikan antikorupsi.

Korupsi sepertinya sudah menjadi bagian dari Indonesia.Setiap hari ada saja berita soal terungkapnya kasus korupsi di berbagai instansi.Agar... selanjutnya

[2011-11-23]
Rp. 4 Triliun Berhasil Dihemat

Efisiensi anggaran diperoleh karena nilai hasil e-procurement lebih kecil dibandingkan nilai proyek setelah dilakukan tender. Laporan e-procurement yang mulai berlaku 2008 menyebutkan, total nilai transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik telah menembus angka Rp51 triliun dengan lebih dari 20.409 paket penga... selanjutnya

[2011-11-17]
Pemerintah bubarkan 10 lembaga non struktural

Pemerintah sudah menyiapkan payung hukum pembubaran 10 lembaga tersebut dalam bentuk peraturan presiden (Perpres). Beleid itu saat ini sudah berada di Sekretaris Kabinet.

Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok... selanjutnya

[2011-11-14]
RAPBD Utamakan Pelayanan Publik

“Prioritas utama bagi Pemkab Sleman dalam menyusun RAPBD 2012 harus tetap pada bagaimana memperbaiki pelayanan publik, bukan lagi menomorsatukan proyek-proyek. Rancangan yang dibuat juga tetap menitikberatkan pada warga miskin,” desak anggota DPRD Kabupaten Sleman Huda Tri Yudiana saat dihubungi SINDO kemar... selanjutnya

[2011-11-11]
Evaluasi reformasi birokrasi akan dilakukan secara online

JAKARTA. Pemerintah akan membuat program penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Nantinya, setiap instansi harus mengevaluasi dirinya sendiri kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui internet.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memaparkan, sistem penilaian ini dike... selanjutnya

[2011-11-10]
Kementerian Salah Kaprah

Jakarta, Kompas – Niat pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi sering disalahartikan dengan pemberian remunerasi. Akibatnya, semua kementerian dan lembaga menuntut reformasi birokrasi dalam arti meminta kenaikan remunerasi atau imbalan kerja.

Padahal, hakikat reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan, korupsi berku... selanjutnya

[2011-11-09]
Menpan: Reformasi Birokrasi Sangat Lambat

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar merasa miris melihat reformasi birokrasi. Sebab, reformasi berjalan lambat.

Hal ini disampaikan Azwar Abubakar dalam pembukaan forum diskusi tentang penilaian reformasi birokrasi mandir... selanjutnya

[2011-11-08]
BPKP Jangan Jadikan Pemerintah sebagai Mesin ATM

SENTANI–MICOM: Anggota DPR-RI Irene Manibuay meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah, khususnya Papua dan Papua Barat, tidak menjadikan pemerintah sebagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

“Semangat BPKP untuk melakukan pemeriksaan sudah bagus, tetapi tidak ada hasilnya. Jangan-jang... selanjutnya

[2011-11-08]
Wapres Peringatkan Perbaikan Pelayanan Publik

JAKARTA–MICOM: Wakil Presiden Boediono meminta konsistensi kabinet dalam melakukan reformasi birokrasi. Kegagalan di sektor pelayanan publik merupakan kegagalan demokrasi.

“Reformasi birokrasi tidak bisa tidak adalah suatau program jangka panjang. Tidak cukup satu kabinet, mungkin lima. Semoga saja ada konsis... selanjutnya