[2010-03-11]
Aparat Tak Sesuai Harapan
Yogyakarta, Kompas - Peradaban aparat yang saat ini berlaku tidak
sesuai dengan harapan masyarakat. Aparat seharusnya berpihak kepada
rakyat, bukan kelompok yang berkuasa. Hampir di seluruh Indonesia,
Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan tentang terjadinya
indikasi korupsi. Korupsi semakin kentara dengan semakin maraknya
makelar ka...
selanjutnya
|
[2010-03-09]
Reformasi Birokrasi di MA Kurang Memuaskan
Jakarta, kompas - Tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi
birokrasi Mahkamah Agung sebagai salah satu dari tiga lembaga
percontohan (pilot project) masih kurang memuaskan. Sehubungan dengan
hal itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga peradilan tersebut
perlu dikaji kembali. selanjutnya
|
[2010-02-05]
KPK dan BPK Siapkan Larangan
Jakarta, kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan merumuskan mekanisme pelarangan dan pemberian sanksi kepada pejabat daerah yang masih menerima fee atau komisi ataupun honor.
”Kami belum menangani honor. Kalau fee sudah jelas. Imbalan karena penempatan uang pemerintah daerah di bank jelas bukan ...
selanjutnya
|
[2010-02-02]
Membangun Kepercayaan Rakyat
Dalam berbagai survei, reputasi SBY dikatakan menurun karena ia tidak mampu menjaga kredibilitas maupun integritasnya. Meski survei tak sepenuhnya menunjukkan realitas sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat, paling tidak survei tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Seperti sebuah survei yang dilakukan Indo Baro...
selanjutnya
|
[2010-02-02]
Korupsi Demokrasi
Pada mulanya adalah biaya demokrasi yang mahal. Politisi dan partai politik dalam struktur negara ”demokrasi patrimonial” menjadikan kekuasaan sebagai ajang pungutan dan pengurasan. Apalagi jika mentalitas pemimpinnya dihinggapi ”Cinderella Complex” yang terobsesi meniru fashion negara-negara maju. Maka, korupsi politik pun merajalela.
P...
selanjutnya
|
[2010-01-31]
Usulan KPK Percepat Reformasi Birokrasi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan dihapuskannya honor pejabat negara, selain gaji dan memberlakukan sistem penggajian tunggal (single salary system). Hal itu dilakukan untuk mengurangi anggaran keuangan negara yang kerap dibebani oleh membengkaknya belanja komponen pegawai.Usulan ini juga dapat dilihat sebagai upaya mendukung r...
selanjutnya
|
[2010-01-27]
Seputar Birokrasi Kekuasaan
Sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).
Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres adalah amanat undang-undang setelah MPR mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan melikuidasi Dewan Pertimbangan Agung. Dengan hadirnya Dewan Pertimbangan Pre...
selanjutnya
|
[2010-01-22]
2010, Pengadilan Korupsi
Jakarta, Kompas - Mahkamah Agung memastikan pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk di tujuh provinsi pada tahun ini. MA bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membantu mempercepat turunnya keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan khusus korupsi itu.
Ketua Muda Bidang Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko,...
selanjutnya
|
[2010-01-20]
Pansus dan Keadaban Publik
Hiruk-pikuk politik yang muncul dari kiprah dan polah Pansus Hak Angket DPR untuk skandal Bank Century telah menimbulkan sikap ambigu di kalangan publik.
Pada satu pihak, ada masyarakat yang senang dengan pengungkapan berbagai pengakuan para saksi. Namun, pada saat yang sama terdapat kalangan publik yang prihatin dan kritis terhadap ting...
selanjutnya
|
[2010-01-19]
Pemberantasan Korupsi Turun
Jakarta, Kompas - Kualitas pemberantasan korupsi pada tahun ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberantasan korupsi masih dilakukan secara parsial dan cenderung hanya sebagai upaya membangun citra.
Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam ”Outlook Pemberantasan Korupsi Bidang Penegakan Hukum ...
selanjutnya
|